Pilkada Putaran II Padang Kemungkinan Tanggal 22 Januari

Rental Mobil Padang - Komisi Pemilihan Umum Kota Padang sudah bisa melanjutkan proses tahapan putaran ke dua, Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang. Hal itu menyusul ditolaknya gugatan yang diajukan pasangan M. Ichlas El Qudsi-Januardi Sumka oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Koordinator Divisi Perencanaan, Teknis, dan Penyelenggara Pemilu KPU Padang, M Sjahbana Sjams, Senin(16/12) menyatakan dengan keputusan itu, KPU sudah bisa kembali melaksanakan tahapan-tahapan pilkada putaran kedua. Menurut M. Syahbana, KPU Padang telah menyusun rencana pilkada putaran kedua yakni ada dua tanggal yang direncanakan, 15 dan 22 Januari mendatang. Tapi dia lebih cenderung melaksanakan pada 22 Januari.

"Kalau safety-nya saya lebih cenderung 22 Januari, sehingga pemko bisa menyiapkan anggarannya lebih baik," katanya.

Saat ini KPU Padang telah menyusun proses tahapan berikutnya. Diantaranya merancang surat suara untuk dua calon yang akan maju.

"Tahapan perencanaan sudah ada dimulai. Untuk penyetakan surat suara yang agak sedikit lama. Tapi ini tinggal masukkan foto dan menunjuk perusahaan percetakan saja lagi," imbuhnya.

Dia yakin dengan waktu pencoblosan 22 Januari 2014 tidak akan ada persoalan. Perencanaan ini sudah dikaji secara matang. Selasa ini, KPU Padang juga akan mendatangi DPRD Padang untuk menyampaikan hasil keputusan MK dan rencana putaran kedua.

MK Tolak Permohonan Sengketa Pemilukada Kota Padang
Mahkamah Konstitusi, Senin(16/12) akhirnya memutuskan menolak seluruh permohonan dari calon walikota Padang nomor urut 2, M. Ichlas El Qudsi-Januardi Sumka. Penolakan itu, karena majelis hakim tidak menemukan bukti-bukti yang cukup menyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang dapat membatalkan hasil Pemilukada Kota Padang putaran pertama.

Dalam gugatannya, pemohon mendalilkan calon Walikota no urut 3, Desri Ayunda yang berasal dari jalur independen telah memalsukan tanda tangan dukungan warga yang sebenarnya bukan bagian dari massa pendukung. Pelanggaran ini turut diperparah dengan tindakan KPU Padang yang tidak melakukan verifikasi keterpenuhan syarat bakal pasangan calon perseorangan. Terhadap hal ini, MK berpendapat, bukti-bukti Pemohon tidak berkaitan dengan adanya pemalsuan tanda tangan dukungan dari pemilik KTP.

Selain itu, Pemohon juga tidak menyebutkan nama-nama pendukung yang dipalsukan oleh tim pemenangan Desri Ayunda, sehingga dalil tersebut tidak beralasan hukum. Begitu juga hal atas terjadinya kampanye hitam yang ditujukan pada M.Ichlas El Qudsi di Kelurahan Tanah Sirah, Kecamatan Lubuk Begalung dan di sejumlah tempat lainnya. Mahkamah menilai, fakta-fakta yang dimunculkan dalam persidangan tidak dapat dipertanggungjawabkan pada tim pemenangan Desri Ayunda sebab tidak diketahui siapa yang membuat dan darimana sumber berita tersebut.

Dengan demikian, Mahkamah menolak seluruh permohonan pemohon. "Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya," pungkas Hamdan Zoelva dalam putusan perkara yang teregistrasi nomor 183/PHPU.D-XI/2013 ini. (sumber:zamrudtv.com)

http://rentalmobilpadang.rentalmobilpekanbaru.com/

Tidak ada komentar:

Posting Komentar